Gaji Satpam 2026: UMP per Provinsi, Lembur, BPJS, dan Contoh Hitungan

Berapa sebenarnya gaji satpam? Jawabannya bergantung pada lokasi kerja, pola shift, lembur, dan tunjangan dari perusahaan. Satu hal yang pasti, gaji pokok satpam minimal harus mengikuti upah minimum yang berlaku di lokasi kerjanya.

Panduan ini membahas UMP 2026 di 38 provinsi, kisaran gaji satpam di iklan lowongan, dan cara menghitung lembur, potongan BPJS, serta PPh 21, lengkap dengan contoh hitungan. Ingin langsung menghitung? Gunakan kalkulator gaji satpam.

Gaji satpam menurut UMP 2026

Upah minimum 2026 ditetapkan oleh setiap gubernur dengan formula dari PP Nomor 49 Tahun 2025 dan berlaku sejak 1 Januari 2026. Berikut UMP 2026 di 38 provinsi, diurutkan dari yang tertinggi, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan:

* Angka Sumatera Utara di data Kemnaker (Rp3.228.949) sedikit berbeda dengan angka Disnaker Sumatera Utara (Rp3.228.971). Tabel ini memakai angka Disnaker.

Ada dua hal yang perlu diingat saat membaca tabel ini:

• UMK bisa lebih tinggi dari UMP. Jika kabupaten atau kota tempat satpam bekerja menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang berlaku adalah UMK tersebut. Di kawasan industri, UMK bisa jauh di atas UMP provinsinya.
• Upah minimum adalah batas bawah. Satpam dengan masa kerja lebih lama, jabatan lebih tinggi, atau penempatan di lokasi berisiko umumnya menerima lebih dari upah minimum.

Kisaran gaji satpam di lowongan kerja

Data dari situs lowongan kerja memberi gambaran gaji yang ditawarkan di pasaran. Angka ini bersifat indikatif karena berasal dari iklan lowongan dan laporan pengguna, bukan data resmi.

Menurut Jobstreet per September 2026, gaji penjaga keamanan di Indonesia memiliki median sekitar Rp3.250.000 per bulan. Separuh iklan lowongan menawarkan gaji di antara Rp3.100.000 dan Rp5.000.000. Median per provinsi yang datanya cukup:

Median Jawa Barat yang jauh di atas UMP-nya menunjukkan bahwa lowongan satpam banyak berada di kabupaten atau kota dengan UMK tinggi. Sebagai pembanding, Indeed mencatat rata-rata gaji satpam sekitar Rp3.182.555 per bulan dari 27 laporan, dan staf security sekitar Rp3.493.748 per bulan dari 254 laporan.

Komponen gaji satpam

Slip gaji satpam biasanya terdiri dari komponen berikut:

Cara menghitung upah lembur satpam

Upah lembur diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Rumusnya:

1. Hitung upah per jam: 1/173 dikali upah sebulan. Upah sebulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Jika ada tunjangan tidak tetap dan upah pokok ditambah tunjangan tetap kurang dari 75% total upah, dasarnya adalah 75% total upah.
2. Kalikan dengan pengali sesuai waktu lembur:
   • Hari kerja: jam pertama 1,5 kali, jam berikutnya 2 kali.
   • Hari istirahat atau libur resmi pada pola 6 hari kerja: jam ke-1 sampai ke-7 dua kali, jam ke-8 tiga kali, jam ke-9 sampai ke-11 empat kali.
   • Hari istirahat atau libur resmi pada pola 5 hari kerja: jam ke-1 sampai ke-8 dua kali, jam ke-9 tiga kali, jam ke-10 sampai ke-12 empat kali.

Contoh: satpam di Jakarta dengan gaji UMP Rp5.729.876 memiliki upah per jam sekitar Rp33.121. Jika lembur 3 jam di hari kerja, upah lemburnya adalah (1,5 + 2 + 2) x Rp33.121, atau sekitar Rp182.164. Jika bekerja 8 jam di hari libur dengan pola 6 hari kerja, upahnya (7 x 2 + 1 x 3) x Rp33.121, atau sekitar Rp563.051.

Beberapa aturan lain yang perlu diperhatikan:

• Lembur di hari kerja paling lama 4 jam per hari dan 18 jam per minggu.
• Pekerja yang lembur 4 jam atau lebih wajib diberi makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori, dan tidak boleh diganti dengan uang.
• Menurut Kepmenakertrans KEP.233/MEN/2003, pekerjaan di bidang pengamanan termasuk pekerjaan yang dijalankan terus-menerus, sehingga satpam boleh bekerja pada hari libur resmi, tetapi perusahaan wajib membayar upah lemburnya.

Potongan BPJS satpam

Iuran BPJS dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, dan sebagian besar dibayar perusahaan:

Dasar iuran BPJS Kesehatan paling tinggi Rp12.000.000 per bulan, sedangkan dasar iuran JP paling tinggi Rp11.086.300 sejak 1 Maret 2026. Tarif JKK 0,24% berlaku karena jasa pengamanan termasuk kelompok risiko sangat rendah. Tarif akhir setiap perusahaan tetap ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PPh 21 dengan tarif TER

Sejak 2024, PPh 21 bulanan untuk Januari sampai November dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. Caranya: penghasilan bruto sebulan dikalikan tarif TER.

Penghasilan bruto mencakup gaji, tunjangan, lembur, serta iuran JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang dibayar perusahaan. Tarif TER dibagi menjadi tiga kategori menurut status PTKP:

• Kategori A: TK/0, TK/1, dan K/0.
• Kategori B: TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.
• Kategori C: K/3.

Untuk kategori A, penghasilan bruto sampai Rp5.400.000 per bulan dikenai tarif 0%. Pada bulan Desember, pajak setahun dihitung ulang dengan tarif Pasal 17, sehingga potongan bulan Desember bisa berbeda dari bulan lainnya.

Contoh perhitungan gaji satpam

Satpam di Jakarta dengan gaji pokok sebesar UMP, tanpa tunjangan dan lembur, berstatus TK/0:

Penghasilan bruto untuk PPh 21 adalah gaji pokok ditambah iuran BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM yang dibayar perusahaan. Totalnya Rp5.990.013, sehingga masuk tarif TER kategori A sebesar 0,75%.

Untuk perusahaan, biaya satpam ini bukan hanya gaji pokok. Setelah ditambah iuran BPJS bagian perusahaan, totalnya sekitar Rp6.316.616 per bulan. Coba ubah provinsi, lembur, dan status PTKP di kalkulator gaji satpam untuk melihat hasilnya.

THR satpam

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

• Satpam dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus-menerus berhak atas THR, baik berstatus PKWT maupun PKWTT.
• Masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR sebesar 1 bulan upah.
• Masa kerja di bawah 12 bulan mendapat THR proporsional: masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali 1 bulan upah.
• THR dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya. Surat Edaran Menaker tahun 2026 menegaskan THR wajib dibayar penuh dan tidak boleh dicicil.
• THR termasuk penghasilan yang dipotong PPh 21.

Untuk BUJP: menghitung biaya per satpam

Bagi BUJP, gaji satpam hanyalah salah satu bagian dari biaya per personel. Iuran BPJS bagian perusahaan, lembur, THR, seragam, dan pelatihan ikut menentukan harga kontrak ke klien. Kesalahan kecil dalam menghitung lembur atau iuran BPJS, jika dikalikan ratusan satpam, bisa menggerus margin atau memicu komplain dari personel.

Sejak Permenaker 7/2026 berlaku, hak satpam seperti upah, lembur, cuti tahunan, jaminan sosial, dan THR juga wajib tertulis dalam perjanjian alih daya antara BUJP dan klien. Rinciannya ada di artikel aturan outsourcing satpam.

Untuk banyak satpam di berbagai lokasi dengan upah minimum yang berbeda, kesalahan paling sering berawal dari data kehadiran dan lembur yang direkap manual. SatpamPro mencatat kehadiran dan jam lembur setiap satpam dari absensi di HP, lalu merekapnya ke Excel per lokasi atau per klien. Modul payroll satpam untuk menghitung PPh 21, BPJS, dan slip gaji sedang kami kembangkan.